Pemilihan Kepala Daerah Dki Jakarta

Siapakah Pemimpin DKI 2017 ??

Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Jadwal pemilihan cagub dan cawagub ini di majukan yang pada awalnya di jadwalkan tanggal 17 juli, jadwal ini di majukan karena mengikuti jadwal pilkada serentak gelombang kedua pada 2017.

Memang berbeda dengan PILKADA di daerah lain, Pilkada di daerah DKI Jakarta sangat menyita perhatian karena di anggap pemilu di DKI Jakarta sebagai gambaran persangaingan politik pemilu 2019. Hal itu di buktikan dengan turun gunungnya tiga tokoh lama yang sudah di anggap sebagai politikus senior di negeri ini. Yang  memprakasai terbentuknya tiga poros pada pilkada yang akan datang yaitu poros Bhasuki Tjahaja Purnama (dikenal dengan “Ahok”) yang dengan keputusan dari mantan presiden ibu Megawati Soekarno Putri akhirnya partai PDI-P melengkapi Partai pengusung Nasdem,Golkar, dan Hanura.

Selain itu ada poros cikeas yang atas campur tangan mantan presiden SBY berhasil menyatukan Partai Demokrat,PPP, PKB, dan Pan, mantan perwira TNI Agus Harimurti Yudhoyono menjadi nama yang di calonkan hal tersebut memberikan kejutan kepada publik karena nama tersebut merupakan pendatang baru di dunia politik serta memunculkan banyak pertanyaan menimbang sedang bagus nya karir kemiliteran Agus Harimurti Yudhoyono. Poros terakhir adalah poros yang terbentuk  mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yaitu Anies Baswedan juga mencalonkan diri.

Berdasarkan peraturan, hanya partai politik yang memiliki 22 kursi atau lebih di DPRD Jakarta yang dapat mengajukan kandidat. Bagi partai politik yang memiliki kursi kurang, dapat mengajukan calon hanya jika mereka telah memperoleh dukungan dari partai politik lainnya. Calon independen dapat mengajukan diri jika mereka telah mengumpulkan setidaknya 532.213 tanda tangan dari penduduk sebagai dukungan untuk mendaftarkan pencalonan mereka ke Komisi Pemilihan Umum.

PDIP memperkirakan pertarungan pilgub DKI 2017 akan berlangsung sangat dinamis. Karena latar belakang 3 cagub yang sudah mendaftar ke KPUD DKI menjadi alasannya.

Dari 3 cagub yang di tampilkan mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, calon pertama yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berlatar belakang birokrat, Anies Baswedan berlatar belakang akademisi dan Agus Harimurti berlatar belakang militer.

Pada pilkada 2017 tidak ada kader partai politik (parpol) yg diusung sebagai calon gubernur. Dari ketiga pasangan calon yang ada, sejumlah parpol memasang kadernya pada posisi calon wakil gubernur. Bahkan salah satu pasangan cagub dan cawagub Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni bukan kader partai.

Partai yang mengusung pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Shaiful Hidayat yaitu partai: PDI-P, Hanura, Golkar dan NasDem yang total mendapatkan 52 kursi DPRD. Karena Ahok tak memiliki partai

Untuk pasangan Agus Harimurti dan Sylviana Murni telah diusung oleh partai: Demokrat, PKB, PPP, dan PAN yang mendapatkan total kursi sebanyak 28 kursi DPRD. Agus merupakan putra ketua partai umum demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Agus selama ini berkarir di TNI sementara Sylviana Murni merupakan birokrat yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI.

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno partai pengusungnya ialah partai: Gerindra dan PKS yang mendapatkan total 26 kursi DPRD. Karena Anies lebih di kenal di dunia pendidikan dan terakhir menjabat sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan.

Masyarakat menilai, ketidakpercayaan terhadap kader partai menjadi salah satu alasan parpol mengusung calon non-partai. Memilih figure non-partai merupakan salah satu strategi untuk mendapatkan suara, figur seperti Ahok dan Anies dinilai telah dikenal masyarakat serta memliki pengalaman yang cukup untuk memimpin Jakarta.

Parpol memang kini lebih terbuka terhadap masyarakat untuk diusung sebagai calon kepala daerah, itu karena merupakan strategi kuat untuk memperluas basis pemilihan dan mendapatkan peluang yang besar untuk menang. Namun alasan dan faktor-faktor  tersebut  juga menjadi perbincangan para pengamat politik dan media-media swasta. Mereka menggangap fenomena banyaknya calon gubernur yang di usung bukan hasil kaderisasi partai politik telah mengindikasikan gagalnya sistem pengkaderisasian partai-partai politik di Indonesia.

Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Abraham ‘Lulung’ Lunggana, mengatakan ia mendukukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dalam pemilihan Kepala Daerah 2017. Lulung mengaku sudah kenal lama dengan Sylviana dan mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama berasal dari Betawi. Menurutnya Sylviana memiliki karir yang baik, ia juga tidak meragukan kemampuan Sylviana dibidang birokrasi.

Beberapa belakangan ini terjadi saling serang opini terkait pernyataan calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dinilai menghina umat Muslim. Ini bukan merupakan kejadia pertama, lepas dari kontroversi yang terjadi, ini merupakan fenomena baru dalam pemilihan gubernur Jakarta dan mungkin dalam pemilihan kepala daerahdi Indonesia.

Lingkaran Survei Indonesia dalam konferensi pers mengatakan alasan agama terbukti membuat dukungan bagi Ahok menurun. Karena kebanyakan masyarakat tidak ingi dipimpin oleh non-muslim. Terlebih setimen-sentimen ini potensial akan berlanjut sampai masa pemilihan di tanggal 15 Febuari 2017.

Kian membesarnya sentimen anti-Ahok karena alasan agama bias dipicu dengan isu yang kini sedang ramai terkait tafsir surat Al-Maidah ayat 51, dimana Ahok dituding telah menistakan Islam.

LSI juga membandingkan segmen pemilihan antara ketiga pasangan. Pemilih pasangan Ahok-Djarot mempunyai profil non-muslim, Tionghoa, usia tua, pendidikan bawah, pemilih PDI-P. sedangkan profil pemilih pasanagan Anies-Sandi, dan Agus-Sylvi mempunyai profil sama, yaitu muslim, diluar Tionghoa, usia muda, pendidikan atas, pemilih partai pendukung plus partai Golkar.

Pemilihan kepala daerah yang jujur, bersih adil dan demokratis merupakan syarat penting untuk memilih pemimpin yang berbobot untuk DKI Jakarta serta berpihak kepada rakyat dan anti korupsi.sehingga siapapun nanti yang terpilih, mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di ibukota DKI Jakarta.

Masalah Klasik Indonesia

SOLUSI TEPAT MENGATASI BANJIR

               Banjir merupakan bencana yang menjadi langganan di beberapa wilayah di Indonesia. setiap tahunnya hampir pasti wilayah-wilayah seperti Jakarta, Bojonegoro, Bandung, Semarang, Kalimantan, Padang dilanda bencana banjir. Tak terhitung lagi berapa nyawa yang telah menjadi korban dan berapa kerugian material yang kita rasakan, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2015 saja kerugian Material akibat banjir di seluruh indonesia mencapai 158,9 Triliyun rupiah itu pun di hitung dari bangunan-bangunan yang rusak saja. Bencana dan Kerugian yang besar itu di sebabkan oleh beberapa hal seperti meledaknya jumlah penduduk, pendangkalan sungai, menghilangnya daerah resapan air, pertumbuhan bangunan-bangunan baru  yang terlalu pesat, dan tak dapat di pungkiri rendahnya kesadaran masyarakat akan lingkungannya merupakan hal yang paling berpengaruh akan datangnya bencana banjir.

               Pemimpin di negeri ini silih berganti dengan merencanakan beberapa solusi dalam mengatasi banjir.

namun solusi-solusi tersebut seperti kurang ampuh Untuk mungurangi intensitas datang banjir,setiap tahun nya selalu saja masih ada wilayah yang dilanda banjir. Salah satu solusi yang di anggap paling ampuh adalah dengan memanipulasi  curah hujan dengan rekayasa cuaca walaupun terbilang ampuh namun harus di ketahui biaya yang di butuhkan sangat besar, pada kesempatan kali ini akan kami jabarkan beberapa solusi yang tepat untuk mengatasi bencana banjir.

                Pertama kita dapat mengembalikan fungsi ruang terbuka hijau dengan cara memperbanyak taman dan hutan kota yang minimal 30% dari luas wilayah daerah tersebut. fungsinya ruang terbuka hijau itu sendiri sebagai daerah resapan apabila curah hujan sangat tinggi sehingga memperkecil debit air yang mengalir ke sungai.

                Kedua, melakukan normalisasi sungai dengan cara mengembalikan lebar dan kedalaman sungai. merelokasi rumah-rumah ditepian sungai merupakan fokus utama dalam hal ini. karena rumah-rumah tersebut merupakan penyebab mendangkalnya sungai, karena banyak terjadi nya pengurukan tepian sungai.

                Ketiga, memperbaiki birokrasi perijinan pembangunan bangunan-bangunan baru yang selama ini di anggap banyak menyalahi ijin sehingga banyak Ruang terbuka hijau yang beralih menjadi bangunan dengan dalih untuk menutupi kebutuhan tempat tinggal masyarakat. pada dasarnya kebutuhan tempat tinggal yang sangat tinggi dapat di atasi dengan membuat permukiman secara vertikal atau juga bisa membuat konsep kampung deret.

                  Keempat dan yang paling penting adalah pemerintah harus meningkatkan kesadaran masyarakat akan lingkungan karena selama ini justru masyarakatlah yang menyebabkan datangnya banjir dengan membuang sampah sembarangan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan lingkungan di harapkan jumlah sampah yang di buang sembarangan ke sungai akan berkurang.